Sekilas tentang Sejarah Karang taruna.
Karang Taruna lahir pada tanggal 26 September 1969 di Kampung Melayu
Jakarta, melalui proses Experimental Project Karang Taruna, kerjasama
masyarakat Kampung Melayu/ Yayasan Perawatan Anak Yatim (YPAY) dengan
Jawatan Pekerjaan Sosial/Departemen Sosial. Pembentukan Karang Taruna
dilatar belakangi oleh banyaknya anak-anak yang menyandang masalah
sosial antara lain seperti anak yatim, putus sekolah, mencari nafkah
membantu orang tua dsb. Masalah tersebut tidak terlepas dari kemiskinan
yang dialami sebagian masyarakat kala itu.
MASA KELAHIRANNYA S/D DIMULAINYA PELITA (1960 – 1969)
Tahun 1960–1969 adalah saat awal dimana
Bangsa Indonesia mulai melaksanakan pembangunan disegala bidang.
Instansi-Instansi Sosial di DKI Jakarta (Jawatan Pekerjaan
Sosial/Departemen Sosial) berupaya menumbuhkan Karang Taruna–Karang
Taruna baru di kelurahan melalui kegiatan penyuluhan sosial. Pertumbuhan
Karang Taruna saat itu terbilang sangat lambat, tahun 1969 baru
terbentuk 12 Karang Taruna, hal ini disebabkan peristiwa G 30 S/PKI
sehingga pemerintah memprioritaskan berkonsentrasi untuk mewujudkan
stabilitas nasional.
DIMULAINYA PELITA HINGGA MASUK GBHN (1969 – 1983)
Salah satu pihak yang berjasa
mengembangkan Karang Taruna adalah Gubernur DKI Jakarta H. Ali Sadikin
(1966-1977). Pada saat menjabat Gubernur, Ali Sadikin mengeluarkan
kebijakan untuk memberikan subsidi bagi tiap Karang Taruna
dan membantu pembangunan Sasana Krida Karang Taruna (SKKT). Selain itu
Ali Sadikin juga menginstruksikan Walikota, Camat, Lurah dan Dinas
Sosial untuk memfungsikan Karang Taruna.
Tahun 1970 Karang Taruna DKI membentuk
Mimbar Pengembangan Karang Taruna (MPKT) Kecamatan sebagai sarana
komunikasi antar Karang Taruna Kelurahan. Sejak itu perkembangan Karang
Taruna mulai terlihat marak, pada Tahun 1975 dilangsungkanlah Musyawarah
Kerja Karang Taruna, dan pada moment tersebut Lagu Mars Karang Taruna
ciptaan Gunadi Said untuk pertama kalinya dikumandangkan.
Tahun 1980 dilangsungkan Musyawarah
Kerja Nasional (Mukernas) Karang Taruna di Malang, Jawa Timur. Dan
sebagai tindak lanjutnya, pada tahun 1981 Menteri Sosial mengeluarkan
Keputusan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna dengan
Surat Keputusan Nomor. 13/HUK/KEP/I/1981 sehingga Karang Taruna
mempunyai landasan hukum yang kuat.
Tahun 1982 Lambang Karang Taruna
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial RI nomor.65/HUK/KEP/XII/1982,
sebagai tindak lanjut hasil Mukernas di Garut tahun 1981. Dalam lambang
tercantum tulisan Aditya Karya Mahatva Yodha (artinya: Pejuang yang
berkepribadian, berpengetahuan dan terampil)
Pada tahun 1983 Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) mengeluarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) yang didalamnya menempatkan Karang Taruna sebagai
wadah pengembangan generasi muda.
MASUK GBHN SAMPAI TERJADINYA KRISIS
Tahun 1984 terbentuknya Direktorat Bina Karang Taruna;
Tahun 1984-1987 sejumlah pengurus/aktivis Karang Taruna mengikuti Program Nakasone menyongsong abad 21 ke Jepang dalam rangka menambah dan memperluas wawasan;
Tahun 1985 Menteri Sosial menyatakan sebagai Tahun Penumbuhan Karang Taruna, sedangkan tahun 1987 sebagai Tahun KualitasKarang Taruna;
Karang Taruna Teladan Tahun 1988 berhasil merumuskan: Pola Gerakan Keluarga Berencana Oleh Karang Taruna;
Tahun 1988 Pedoman Dasar Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial RI no. 11/HUK/1988;
Kegiatan Studi Karya Bhakti, Pekan Bhakti dan Porseni Karang Taruna merupakan kegiatan dalam rangka mempererat hubungan antar Karang Taruna dari sejumlah daerah;
Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) sebagai sarana tempat Karang Taruna berlatih dibidang-bidang pertanian dan peternakan.
Bulan Bhakti Karang Taruna (BBKT) biasanya diselenggarakan dalam rangka ulang tahun Karang Taruna. Merupakan forum kegiatan bersama antar Karang Taruna dari sejumlah daerah bersama masyarakat setempat, kegiatannya berupa karya bhakti/pengabdian masyarakat;
Tahun 1996 bekerjasama dengan Depnaker diberangkatkan 159 tenaga dari Karang Taruna untuk magang kerja ke Jepang antara 1 s/d 3 tahun, dalam upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang usaha;
Pelibatan Karang Taruna dalam kesehatan reproduksi remaja diadakan agar Karang Taruna dapat berperan sebagai wahana Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi remaja warga karang Taruna;
Tahun 1984-1987 sejumlah pengurus/aktivis Karang Taruna mengikuti Program Nakasone menyongsong abad 21 ke Jepang dalam rangka menambah dan memperluas wawasan;
Tahun 1985 Menteri Sosial menyatakan sebagai Tahun Penumbuhan Karang Taruna, sedangkan tahun 1987 sebagai Tahun KualitasKarang Taruna;
Karang Taruna Teladan Tahun 1988 berhasil merumuskan: Pola Gerakan Keluarga Berencana Oleh Karang Taruna;
Tahun 1988 Pedoman Dasar Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial RI no. 11/HUK/1988;
Kegiatan Studi Karya Bhakti, Pekan Bhakti dan Porseni Karang Taruna merupakan kegiatan dalam rangka mempererat hubungan antar Karang Taruna dari sejumlah daerah;
Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) sebagai sarana tempat Karang Taruna berlatih dibidang-bidang pertanian dan peternakan.
Bulan Bhakti Karang Taruna (BBKT) biasanya diselenggarakan dalam rangka ulang tahun Karang Taruna. Merupakan forum kegiatan bersama antar Karang Taruna dari sejumlah daerah bersama masyarakat setempat, kegiatannya berupa karya bhakti/pengabdian masyarakat;
Tahun 1996 bekerjasama dengan Depnaker diberangkatkan 159 tenaga dari Karang Taruna untuk magang kerja ke Jepang antara 1 s/d 3 tahun, dalam upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang usaha;
Pelibatan Karang Taruna dalam kesehatan reproduksi remaja diadakan agar Karang Taruna dapat berperan sebagai wahana Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi remaja warga karang Taruna;
KARANG TARUNA DALAM SITUASI KRISIS (1997 – 2004)
Krisis moneter yang terjadi tahun 1997
berkembang menjadi krisis ekonomi, yang dengan cepat menjadi krisis
multidimensi. Imbas dari krisis tersebut tak urung juga berdampak pada
lambannya perkembangan Karang Taruna. Puncaknya pada saat pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Sosial, Karang Taruna
pada umumnya mengalami stagnasi, bahkan mati suri. Konsolidasi
organisasi terganggu ,aktivitas terhambat dan menurun bahkan cenderung
terhenti. Hal tersebut menyebabkan Klasifikasi Karang Taruna menurun
walaupun masih ada Karang Taruna yang tetap eksis.
Tahun 2001 Temu Karya Nasional Karang
Taruna dilaksanakan di Medan., Sumatera Utara. Hasilnya antara lain
menambah nama Karang Taruna menjadi Karang Taruna Indonesia, memilih
Ketua Umum Pengurus Nasional KTI, serta menyusun Pedoman Dasar dan
Pedoman Rumah Tangga KTI. Hasil TKN tersebut memperoleh tanggapan yang
berbeda-beda dari daerah.
PERKEMBANGAN KARANG TARUNA TAHUN 2005 HINGGA SEKARANG
Banten merupakan salah satu Provinsi
yang ikut menorehkan sejarah ke-Karang Taruna-an. Pada tanggal 9-12
April 2005 digelar Temu Karya Nasional V Karang Taruna Indonesia (TKN V
KTI) di Propinsi Banten. Beberapa hal yang dihasilkan pada TKN V
tersebut antara lain:
Pemilihan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) periode 2005 – 2010;
Perubahan nama KTI menjadi Karang Taruna;
Merekomendasikan Pedoman Dasar Karang Taruna yang baru yang akan ditetapkan oleh MENSOS RI.
Pada tanggal 29 Juni – 1 Juli 2005 diselenggaran Rapat Kerja Nasional Karang Taruna (Rakernas Karang Taruna) di Jakarta dalam rangka menyusun program kerja. Pada tahun yang sama, Menteri Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (pengganti Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 11/HUK/1988), sebagai tindak lanjut rekomendasi Temu Karya Nasional V di Banten. dan pada tanggal 23 – 27 September 2005 diselenggarakan BBKT dan SKBKT di Propinsi DIY dengan peserta lebih kurang 3.000 orang terdiri dari anggota dan pengurus Karang Taruna dari seluruh wilayah Indonesia.
Pemilihan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) periode 2005 – 2010;
Perubahan nama KTI menjadi Karang Taruna;
Merekomendasikan Pedoman Dasar Karang Taruna yang baru yang akan ditetapkan oleh MENSOS RI.
Pada tanggal 29 Juni – 1 Juli 2005 diselenggaran Rapat Kerja Nasional Karang Taruna (Rakernas Karang Taruna) di Jakarta dalam rangka menyusun program kerja. Pada tahun yang sama, Menteri Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (pengganti Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 11/HUK/1988), sebagai tindak lanjut rekomendasi Temu Karya Nasional V di Banten. dan pada tanggal 23 – 27 September 2005 diselenggarakan BBKT dan SKBKT di Propinsi DIY dengan peserta lebih kurang 3.000 orang terdiri dari anggota dan pengurus Karang Taruna dari seluruh wilayah Indonesia.
Pengakuan dan Perhatian para penentu
kebijakan di negeri ini terhadap keberadaan Karang Taruna dibuktikan
dengan masuknya nama Karang Taruna dalam beberapa regulasi atau
perundang-undangan. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan, PP No. 72 & 73 tentang Desa dan Kelurahan serta UU
No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah beberapa produk
hukum yang didalamnya menempatkan Karang Taruna dengan segala peran dan
fungsinya.
*dari berbagai sumber